domino online

Fraksi PDIP Beri Penjelasan RUU PKS untuk Lindungi Korban Kekerasan

RUU PKS – Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) jadi kontroversi setelah hadir petisi penolakan. Fraksi PDIP, sebagai di antara pengusul, menyatakan urgensi dari RUU itu.

Anggota Komisi VIII dari Fraksi PDIP, Budiman Sudjatmiko, menegaskan RUU PKS tidak menata tentang seks bebas. RUU ini dirancang untuk mengayomi para korban kekerasan seksual yang sekitar ini sering disalahkan.

“Tujuannya ialah untuk mengayomi korban-korban kekerasan seksual yang sekitar ini tidak pernah dirasakan sebagai korban, semata-mata ialah karena sekian banyak aturan yang sekitar ini ada,” ujar Budiman, Senin (4/2/2019).

“UU ini tidak menata soal free seks dan segala macam,” imbuhnya.

Budiman mengatakan, sekitar ini aturan yang ada malah membebankan kekeliruan pada korban kekerasan seksual, yang biasanya dari kumpulan sosial yang lebih lemah. UU yang ada, kata dia, tidak mengayomi korban kekerasan seksual.

“UU ini terdapat untuk menata adanya pemaksaan-pemaksaan dan jebakan-jebakan. Karena sekitar ini yang dipaksa, yang dijebak ialah korban dampak kekerasan seksual, sesudah jadi masalah justeru mereka disalahkan. Malah mereka ialah korban pemaksaan dan korban jebakan, korban kekerasan,” tutur Budiman.

“Nah malah ini ialah untuk mengatur supaya korban-korban tersebut tidak lagi ditelanjangi laksana sekarang. Sudah jadi korban kekerasan, objek pemaksaan, objek jebakan kebiasaan itu, justeru mereka yang lantas dipidanakan. Nah banyak sekali mereka itu ialah kaum perempuan, lagipula jika mereka dari kalangan sosial yang menengah ke bawah, banyak sekali di situ,” sambungnya.

Budiman juga menilai pemberontakan terhadap RUU PKS paling bias maskulinitas. Penentangan tersebut seolah menjadi format keberpihakan terhadap semua pelaku kekerasan seksual yang sekitar ini berlindung di bawah aturan yang tidak pro terhadap korban.

“Bias dari kumpulan sosial yang sekitar ini dalam tidak sedikit kasus sering mereka menjadi pelaku, dan mereka sekitar ini berlindung di bawah urusan itu, tidak disalahkan sebab itu, tidak bertanggung jawab sebab itu, yang disalahkan ialah si korbannya yang banyak sekali perempuan dan dari kumpulan yang lebih rendah. Jadi dengan kata lain kalau mereka wanita dan dari ruang belajar yang lebih rendah bebannya semakin berat,” ujar Budiman.

“Itu saya kira tidak bicara soal free seks, tapi mengayomi korban. Ini soal kesetaraan, keadilan, hak-hak korban, segala macam. Mulia sekali,” sambung dia.

Sebelumnya, RUU PKS jadi kontroversi setelah hadir petisi penolakan. Bahkan, RUU tersebut mendapat penolakan dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Penolakan tersebut lantaran RUU PKS dirasakan pro perzinahan karena dirasakan hanya tidak mengizinkan hal-hal berhubungan seksual yang mempunyai sifat pemaksaan. Apalagi, dalam RUU PKS tak dilarang tentang hubungan seksual sukarela yang tidak cocok dengan adat ketimuran.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *