domino online

Polisi Panggil dr Ani Hasibuan soal ‘Gugurnya KPPS Pembantaian Pemilu’

Ani Hasibuan – Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya hari ini mengagendakan pemanggilan untuk dokter spesialis syaraf, Robiah Khairani Hasibuan atau Ani Hasibuan. Polisi menantikan kehadiran dr Ani Hasibuan.

“Iya, agendanya seperti tersebut (pemeriksaan terhadap dokter Ani),” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono ketika dikonfirmasi wartawan hidupdomino, Jumat (17/5/2019).

Argo menyinggung dr Ani Hasibuan diagendakan akan dicek mulai pukul 10.00 WIB di gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Hingga ketika ini, Ani belum hadir.

“Kita tunggu saja ya,” imbuhnya.

dr Ani Hasibuan dipanggil sebagai saksi dalam perkara sangkaan penyebaran informasi yang memunculkan rasa kebencian. Disebutkan dalam surat panggilan guna Ani, konten yang ada di portal berita dengan headline tamshnews.com pada 12 Mei 2019 menjadi latar belakang pemanggilannya.

Diakses hidupdomino, Kamis (16/5), berita tersebut berjudul ‘Dr. Ani Hasibuan SpS: Pembantaian Pemilu, Gugurnya 573 KPPS‘.

Argo sebelumnya pun menunjukkan foto tulisan 12 Mei 2019 bertulisan ‘The Reality News Leading, Media NKRI’. Di foto tulisan berformat surat kabar itu, ada artikel yang memuat potret dr Ani Hasibuan.

dr Ani Hasibuan SpS: Pembantaian Pemilu, Gugurnya 573 KPPS Ditemukan Senyawa Kimia Pemusnah Massal’, demikian judul artikel di The Reality News Leading, Media NKRI, sebagaimana yang diperlihatkan Argo.

Surat panggilan guna Ani bernomor S.Pgl/1158/V/RES.2.5./2019/Dit Reskrimsus. Ani diminta muncul di Markas Polda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, pada Jumat, 17 Mei 2019, pukul 10.00 WIB besok.

Dia dipanggil bersangkutan sangkaan kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 35 jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai ITE dan/atau Pasal 14 dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 mengenai Peraturan Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 56 KUHP.

Perkaranya ialah dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk memunculkan rasa kebencian atau permusuhan pribadi dan/atau kumpulan masyarakat tertentu menurut suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), dan/atau menyiarkan berita atau pengumuman bohong dengan sengaja mengeluarkan keonaran di kalangan rakyat, sementara dia patut bisa menyangka bahwa berita atau pengumuman itu ialah bohong, dan/atau menyiarkan kabar yang tidak tentu atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sementara dia memahami setidak-tidaknya patut dapat mengasumsikan bahwa kabar demikian bakal atau gampang dapat mengeluarkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana konten yang ada di portal berita dengan headline tamshnews.com pada 12 Mei 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *