domino online

Sah! PT PBH Menang Gugatan PTUN Atas Sengketa Lahan Stadion BMW

Stadion BMW – PT Buana Permata Hijau (BPH) memenangi gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas sengketa penerbitan hak gunakan (SHP) Taman BMW. Karena itu, PT BPH meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghentikan proyek pembangunan Stadion BMW.

“Mengabulkan gugatan Penggugat,” demikian bunyi putusan PTUN Jakarta yang dilansir hidupdomino dari situs PTUN Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Berikut ini bunyi putusan itu:

Menyatakan batal Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :

– Sertifikat Hak Pakai Nomor 314/kelurahan Papanggo, tanggal 18 Agustus 2017, Surat Ukur tanggal 09 Agustus 2017, Nomor 00369/Papanggo/2017, luas 29.256 M2, atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

– Sertifikat Hak Pakai Nomor 315/kelurahan Papanggo, tanggal 18 Agustus 2017, Surat Ukur tanggal 09 Agustus 2017, Nomor 00368/Papanggo/2017, luas 66.999 M2, atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pengacara PT BPH, Damianus Renjaan, menuliskan putusan diketok pada Selasa (14/5) kemarin. Damianus Renjaan menyinggung gugatan pihaknya dikabulkan.

“Benar kemarin udah putusan yang amar pokoknya mengabulkan gugatan PT Buana Permata Hijau dan mengurungkan sertifikat hak gunakan nomor 314 dan 315. Atas nama Pemda DKI Jakarta,” kata pengacara PT BPH Damianus Renjaan untuk wartawan hidupdomino.

Damianus mendesak Anies segera menghentikan pembangunan Stadion BMW. Dia meminta Anies memuliakan hak PT BPH.

“Akibat putusan tersebut, maka PT Buana Permata Hijau dengan ini meminta Pemda DKI Jakarta supaya menghentikan proses pembangunan Stadion BMW dan memuliakan PT Vuana Permata Hijau atas lahan tersebut,” jelas Damianus.

Putusan tersebut dikatakan pada Selasa (14/5). PT BPH selaku penggugat lahan tempat pembuatan Stadion BMW atau Jakarta International Stadium meminta Pemprov DKI menarik keluar hak pakai.

Sebelumnya, PT BPH meminta sertifikat hak gunakan atas pembangunan tersebut dibatalkan. Kuasa hukum PT BPH, Damianus Renjaan, menuliskan pihaknya tidak pernah disuruh musyawarah atas pembebasan tanah itu. Padahal, menurutnya, PT BPH masih memegang hak untuk tanah sebesar 6,9 hektare.

“Kita mohon sertifikat hak gunakan 314-315 ini mesti dibatalkan. Permasalahannya, anda tidak pernah disuruh bicara, tahu-tahu terdapat konsinyasi pembebasan tanah guna pembangunan stadion,” ujarnya di Stadion BMW, Sunter, Jakarta Utara, Jumat (29/3).

Gugatan didaftarkan dengan nomor perkara 282/G/2018/PTUN-JKT pada November 2018. Pihak tergugat ialah Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *